PONTIANAK – Diskusi Kontinu (DISKON) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pontianak kembali menghadirkan ruang diskusi akademik melalui Dialog Series 1 bertema “Kesejahteraan dan Keterbukaan Informasi Lembaga Keuangan Publik”, Rabu (28/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Pascasarjana IAIN Pontianak ini mengangkat pentingnya transparansi informasi sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan kesejahteraan masyarakat.
Dialog menghadirkan M. Darusalam, S.E., M.AP., C.Med., selaku Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat sebagai narasumber. Kegiatan ini turut dihadiri Dekan FEBI, para wakil dekan, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di lingkungan FEBI IAIN Pontianak.
Dekan FEBI IAIN Pontianak, Dr. Luqman Hakim, S.H.I., M.S.I., menegaskan bahwa DISKON merupakan salah satu ruang strategis untuk membangun tradisi akademik yang dinamis dan responsif terhadap berbagai persoalan aktual di tengah masyarakat.
“Melalui DISKON, kita ingin membangun budaya akademik yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui diskusi terbuka yang membahas persoalan nyata di masyarakat. FEBI harus menjadi ruang lahirnya gagasan, pemikiran kritis, dan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi dan keuangan,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan dosen dan mahasiswa untuk memperluas wawasan, memperkuat kemampuan analisis, serta membangun kepedulian terhadap isu-isu ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik. Perguruan tinggi, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu membentuk generasi yang memiliki kepekaan sosial dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.


Dalam pemaparannya, M. Darusalam menyampaikan pentingnya peran Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
“Dengan adanya Komisi Informasi Kalimantan Barat, transparansi informasi yang ada bisa digunakan dengan baik dan benar, mudah diakses, serta dipahami masyarakat,” ungkap Darusalam.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban lembaga publik, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Terlebih, informasi mengenai pengelolaan lembaga keuangan publik perlu disampaikan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, keterbukaan informasi memiliki peran strategis karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, sekaligus mengawasi pengelolaan sumber daya dan layanan publik. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif lembaga, tetapi juga instrumen untuk memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat.
Penyelenggaraan Dialog Series 1 ini menjadi bagian dari komitmen DISKON FEBI IAIN Pontianak dalam menghadirkan ruang pertukaran gagasan yang relevan dengan perkembangan isu ekonomi, keuangan, dan kebijakan publik. Melalui forum ini, sivitas akademika didorong untuk tidak hanya memahami persoalan secara teoretis, tetapi juga mengembangkan perspektif kritis terhadap praktik tata kelola lembaga publik.
Melalui agenda DISKON yang berkelanjutan, FEBI IAIN Pontianak berupaya memperkuat tradisi akademik, meningkatkan literasi publik, serta mendorong kontribusi sivitas akademika dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen FEBI dalam membangun lingkungan akademik yang terbuka, kritis, dan produktif dalam melahirkan gagasan.
Editor : Muhamamd Holil
